Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia
  • Beranda
  • Publikasi
    • Berita
    • Galeri
  • Unit Kerja
  • Layanan
    • Data Beasiswa
    • Registrasi
    • Download Center
  • Tentang
    • Tugas dan Fungsi
    • Susunan Organisasi
EN
ID

Ancaman Urbanisasi, Pengembangan Desa Butuh Intervensi

May 4, 2017

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengatakan, salah satu problematika yang sedang di hadapi Indonesia adalah persoalan urbanisasi. Jika tidak ada intervensi, maka Tahun 2030 penduduk desa diprediksi tinggal 30 persen.
 
"Artinya akan banyak warga desa meninggalkan desanya dan pergi ke kota. Karena memang persoalan desa dianggap tidak memiliki harapan dan kota menyediakan impian," ujarnya saat menghadiri Perayaan Ulangtahun Badan Koordinasi dan Kegiatan Kegiatan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta, di Jakarta, Minggu (30/4).
 
Tidak hanya berpindah ke kota, Sanusi mengatakan, minimnya aktivitas ekonomi di desa juga menyebabkan sebagian masyarakat desa bekerja sebagai TKI dan TKW di luar negeri. Padahal, bekerja di luar negeri juga tidak menjamin kehidupan menjadi lebih baik.

Untuk itu lanjutnya, Kemendes PDTT mendapatkan tugas untuk mengawal program dana desa, yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan desa. Dana desa digulirkan sejak Tahun 2015, yang pada tahun ini digelontorkan sejumlah Rp60 Triliun.

"Jumlah desa ada 74.910 desa. Ketika desa tumbuh dan berkembang, mudah-mudahan urbanisasi bisa berkurang. Bahkan masyarakat desa yang ke kota bisa kembali ke desa, ujarnya.
 
Sanusi mengatakan, hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk mengembangkan desa. Berawal dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, kementerian baru tersebut dibentuk agar ada kementerian yang fokus menangani desa.
 
"Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah gabungan dari 3 kementerian. Yang satu ada pada Kemendagri yakni Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.  Ada Kementerian PDT, dan kemudian yang berkaitan dengan transmigrasi," terangnya.
 
Di sisi lain ia juga berharap, hadirnya BKKKS di tengah masyarakat perkotaan, mampu mengurangi penyakit-penyakit sosial di kota. "Mudah-mudahan masalah-masalah terkait perkotaan juga bisa teratasi, ujarnya.
 
Dalam peringatan ulangtahun BKKKS DKI Jakarta ke 51 ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasu, Eko Putro Sandjojo mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kepedulian Sosial, yang penerimaannya diwakili oleh Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi.
Apakah informasi ini bermanfaat dan Anda menyukainya?
1
😍
1
😁
1
🙁
Bagikan
Berita Lainnya

TEROBOSAN KEMENDES DAN KPK UNTUK TANGANI PENGADUAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI DI DESA

April 14, 2023

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter

MENDES BOYONG E-SAKIP SUMEDANG KE SKALA NASIONAL

January 18, 2022

MENDES BOYS E-SAKIP SUMEANG TO NATIONAL SCALE

DIALOG DI TEPI EMBUNG, SEKJEN KEMENDES PDTT BERHARAP WARGA INOVATIF

January 18, 2022

TEMANGGUNG — Sekretaris Jenderal, Kementerian De

Sekretariat Jenderal

– Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan,12750,

DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021 – 7994372

Copyright © 2021