Membangun Kepercayaan Publik dengan Jalankan Standar Pelayanan PPID


  Senin, 19 September 2016 Berita Rohumas

BAGIAN Informasi dan Pelayanan Pengaduan (IPP) pada Biro Humas dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) menggelar workshop bertema “Mekanisme Layanan Informasi Publik di PPID”, Jumat (19/8) di Jakarta.

 

PPID adalah kependekan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dikomandani oleh Sekretaris Jenderal. Adapun tujuan dari workshop yang bertujuan untuk membentuk Tim PPID yang andal sebagai pengelola layanan informasi publik yang merupakan pejabat eselon tiga dan empat sebagai persons incharge (PIC) dari masing-masing Unit Kerja Eselon 1 (UKE-1).

 

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal KDPDTT Anwar Sanusi dan menghadirkan narasumber Soekartono, S.IP.,M.Si Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

 

Dalam kata sambutan saat membuka acara ini, Sekretaris Jenderal KDPDTT Anwar Sanusi menekankan pentingnya peranan PPID di lingkungan kementerian pada Era Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan amanah dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang KIP. “Dengan menjalankan pelayanan informasi publik, maka akan terbangun kepercayaan dari masyarakat atau publik bahwa kementerian kita akuntabel,” katanya.

 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

 

Namun demikian, Soekartono mengatakan bahwa keterbukaan harus tetap  bisa diukur. “Tidak ada satupun informasi publik yang keluar tidak berdasarkan Undang-Undang,” katanya.

 

Informasi juga dapat diklasifikasikan sebagai Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta,  Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat, dan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Selain itu ada juga Informasi Publik Yang Dikecualikan.

 

Kendati demikian Soekartoo mengingatkan bahwa pemohon informasi mempunyai tiga hak yaitu hak memperoleh informasi, hak menyebarluaskan informasi, dan menggugat. (*)