JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian melalui penyempurnaan regulasi terkait penerapan E-Presensi, E-Konfirmasi, dan layanan cuti pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg). Upaya tersebut dibahas dalam rapat finalisasi rancangan surat edaran yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 6 Gedung Utama, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut melibatkan perwakilan Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Informasi Desa pada Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Tim Kerja Digitalisasi Tata Kelola ASN. Pembahasan dipimpin oleh Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya sekaligus Pengendali Teknis Tim Digitalisasi Tata Kelola ASN, Masrani, S.E., M.M., bersama Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Mohammad Amarta Gorby Usman, S.H.

Dalam rapat tersebut, tim membahas penyempurnaan substansi surat edaran untuk memastikan setiap ketentuan dapat dipahami dan diterapkan secara jelas oleh seluruh pegawai. Pembahasan mencakup aspek teknis penggunaan aplikasi, mekanisme pelaksanaan presensi, proses konfirmasi kehadiran, hingga tata cara pengajuan layanan cuti melalui Simpeg.

Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah pengaturan titik koordinat dan radius lokasi presensi. Tim juga membahas mekanisme perubahan titik koordinat domisili pegawai, termasuk kewajiban melampirkan dokumen pendukung serta pengaturan jangka waktu untuk pengajuan perubahan koordinat berikutnya. Ketentuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian prosedur sekaligus menjaga ketertiban pelaksanaan presensi berbasis lokasi.

Selain itu, rapat menyepakati perlunya pencantuman mekanisme layanan bantuan teknis (help desk) dalam surat edaran. Pengaturan tersebut mencakup tata cara penyampaian laporan dan batas waktu pelaporan apabila pegawai mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi E-Presensi. Sejumlah penyederhanaan redaksional dan substansi juga dilakukan agar surat edaran lebih efektif, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Sebagai tindak lanjut, tim perumus akan melakukan penyelarasan akhir terhadap struktur, sistematika, dan judul surat edaran agar sejalan dengan substansi yang telah disepakati. Penyempurnaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas bagi pegawai dalam memanfaatkan layanan digital kepegawaian sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola administrasi ASN yang lebih tertib, efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kemendes PDT.

Penulis : Mukhlis As