Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (9/11/2026). Rapat tersebut digelar untuk membahas draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait integrasi sistem informasi serta pemanfaatan data sektor pertanian dan perdesaan.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Eko Supriyatin dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendes PDT ini dihadiri oleh perwakilan dari kedua kementerian. Unsur yang hadir meliputi Biro Kerja Sama Kementerian Pertanian, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendes PDT, Pusat Data dan Informasi Kemendes PDT, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementan, serta Biro Hukum Kementerian Pertanian.

Menurut pimpinan rapat, agenda utama pertemuan ini adalah membahas draf PKS sebagai turunan dari nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang sebelumnya telah disepakati oleh Kemendes PDT dan Kementan.

Dalam pembahasan substansi, kedua belah pihak menyepakati ruang lingkup kerja sama yang mencakup pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, hingga interoperabilitas sistem informasi desa dengan sistem informasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan penjelasan dari pihak Kementan, data yang dibutuhkan Kemendes PDT pada prinsipnya telah tersedia. Namun, data tersebut masih tersebar di beberapa unit eselon sehingga memerlukan integrasi teknis lebih lanjut.

Data yang telah dipetakan mencakup komoditas unggulan, produksi dan luas lahan, kawasan prioritas pertanian, harga komoditas, data bantuan beserta sarana dan prasarana, data pelaku usaha dan mitra distribusi, hingga program nasional terkait.

Selain ruang lingkup data, rapat turut membahas penyempurnaan pasal-pasal teknis. Poin mengenai "melaksanakan kegiatan lain yang disepakati para pihak" pada bagian ruang lingkup disetujui untuk dihapus agar fokus PKS lebih terarah.

Terkait pelaksanaan teknis, disepakati penunjukan Pusat Data dan Informasi Kemendes PDT sebagai Pihak Pertama dan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan sebagai Pihak Kedua. Jangka waktu PKS disepakati sementara berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani serta dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan. Adapun aspek pendanaan akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing instansi sesuai ketentuan.

Aspek pengamanan data juga menjadi sorotan utama, termasuk penegasan aturan kerahasiaan dan mekanisme pemutusan akses Application Programming Interface (API) jika terjadi insiden keamanan.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, Biro Kerja Sama Kementerian Pertanian ditugaskan membagikan draf revisi kepada seluruh pihak terkait. Masing-masing instansi diminta meninjau kembali draf tersebut dan memberikan masukan tertulis jika diperlukan.

Sementara itu, koordinasi lanjutan mengenai draf PKS akan dilakukan oleh Badan Pengembangan Informasi (BPI) Kemendes PDT bersama Roni dari pihak Kementan, sedangkan pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) akan dilanjutkan secara teknis bersama unit terkait. Penandatanganan PKS akan dijadwalkan setelah draf final disepakati sepenuhnya oleh kedua belah pihak.

(Teks dan gambar: Muhammad Ainul Yaqin)