Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas belanja negara melalui Rapat Evaluasi Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Pusat Triwulan IV Tahun 2026 bersama BPKP di Ruang Rapat Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Langkah proaktif ini dilakukan untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak optimal bagi pembangunan nasional dan pemulihan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan paparan kementerian, kinerja pelaksanaan anggaran Kemendes PDT mencatatkan capaian positif melalui nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tergolong tinggi, yakni mencapai 92,65. Sementara itu, tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan 67,2 persen, masih terdapat Gap jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) hal ini dikarenakan terdapat Top Up anggaran PRRP Bencana Sumatera pada Ditjen PDP dan Top Up TEKAD pada Ditjen PEI.

Sebagai wujud transparansi, Kemendes PDT bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara terbuka mengidentifikasi berbagai tantangan dinamis di lapangan guna mempercepat penyaluran anggaran di sisa tahun anggaran. Upaya percepatan difokuskan pada program-program strategis masyarakat, seperti alokasi tambahan anggaran Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) pada Ditjen PEI, serta percepatan bantuan fisik Pemulihan dan Rekonstruksi Pasca Bencana (PRRP) Sumatera di Ditjen PDP.

Kementerian juga menaruh perhatian besar pada efisiensi program pendampingan desa yang mengelola anggaran hingga Rp1,2 triliun, serta penyaluran bantuan langsung ke desa. Langkah penataan dan evaluasi mendalam terus dilakukan agar alokasi dana pendampingan yang belum terpakai dapat dioptimalkan kembali demi menjaga efisiensi serta akuntabilitas tata kelola keuangan kementerian.

Melalui sinergi bersama BPKP, Kemendes PDT optimistis dapat memetakan langkah percepatan yang tepat sasaran menjelang akhir tahun anggaran. Pendalaman teknis secara terukur akan dilanjutkan mulai pekan depan bersama seluruh Unit Kerja Eselon (UKE) I untuk memastikan seluruh program prioritas pembangunan desa dapat terealisasi secara maksimal, efisien, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.

(Teks dan gambar: Muhammad Ainul Yaqin)