JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan sistem kerja agile di seluruh unit kerja sebagai upaya memastikan transformasi birokrasi berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rapat koordinasi di Ruang Rapat Eksekutif 2, Lantai 3, Gedung Utama Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB ini melibatkan perwakilan biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, Person in Charge (PIC) dari Unit Kerja Eselon I, serta Tim Kerja Tata Laksana pada Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi. Pembahasan difokuskan pada evaluasi penerapan mekanisme kerja baru yang mengedepankan fleksibilitas, kolaborasi, dan penguatan kompetensi aparatur melalui pendekatan agile organization.

Transformasi menuju organisasi yang lebih adaptif merupakan bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi, sekaligus mendorong pola kerja yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada struktur hierarki konvensional. Melalui sistem kerja agile, pelaksanaan tugas diharapkan lebih dinamis dengan mengoptimalkan kolaborasi antarpegawai dan antarunit kerja berdasarkan kompetensi serta kebutuhan organisasi.

Monitoring dan evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi kesesuaian penerapan mekanisme kerja pada Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), sekaligus memetakan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi perbaikan guna memastikan sistem kerja baru dapat diterapkan secara konsisten di seluruh lingkungan kementerian.

Pelaksanaan monev mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Dalam pembahasannya, evaluasi mencakup empat aspek utama.

Pertama, aspek kedudukan, yang menilai kesesuaian penempatan pegawai pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan kompetensi serta keahlian. 

Kedua, aspek penugasan, yang mencakup mekanisme penunjukan maupun pengajuan sukarela untuk pelaksanaan tugas, baik dalam lingkup internal unit kerja, antarunit, maupun lintas instansi.

Ketiga, aspek pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, dan pertanggungjawaban, yang meliputi dialog kinerja atau klarifikasi ekspektasi, pembentukan tim kerja internal maupun tim agile, serta mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Keempat, aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menilai dukungan penggunaan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam menunjang pelaksanaan mekanisme kerja yang terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut, setiap unit kerja diminta melakukan pengisian matriks monitoring dan evaluasi melalui dokumen yang telah disediakan oleh tim pelaksana. Pengisian mencakup Sheet Mekanisme dan Sheet Penugasan, disertai bukti dukung berupa dokumen permohonan pelibatan pegawai dan surat penugasan. Koordinasi teknis juga dilakukan melalui PIC yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja.

Seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon II dan UPT diharapkan menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan pengisian matriks evaluasi setelah nota dinas permohonan resmi diterbitkan. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya disampaikan melalui nota dinas kepada Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi paling lambat 18 November 2026.

Melalui evaluasi ini, Kemendes PDT berupaya memastikan penerapan sistem kerja agile tidak hanya menjadi perubahan mekanisme administratif, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, transformasi organisasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja kementerian.

Penulis : Mukhlis As