Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggelar bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja di Jakarta pada November 2026 guna menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dari Kementerian PANRB.

Berdasarkan laporan Tim Kerja Penyusunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, nilai AKIP Kemendesa PDT Tahun 2025 berada di angka 67,86 dengan predikat Baik dan capaian komponen pelaporan kinerja sebesar 77,20%. Meskipun demikian, Kementerian PANRB mencatat sejumlah kelemahan yang harus segera diperbaiki, di antaranya informasi capaian kinerja yang belum sepenuhnya andal akibat perbedaan data antara laporan tingkat kementerian dan unit kerja. Selain itu, sebagian unit kerja belum menyajikan perbandingan data realisasi serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan capaian kinerja.

Narasumber dari Kementerian PANRB menegaskan bahwa laporan kinerja tidak boleh sekadar menjadi dokumen pertanggungjawaban atau penyampaian rangkaian kegiatan semata, melainkan instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Dalam arahannya, narasumber menyampaikan bahwa seluruh indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) wajib dijawab dan dianalisis secara mendalam—mencakup indikator yang tercapai, belum tercapai, maupun yang melampaui target—disertai penjelasan faktor pendorong dan penghambat secara spesifik.

Untuk mengatasi persoalan inkonsistensi data, seluruh unit kerja didorong untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SAKIP sebagai basis pengukuran dan pengelolaan data yang terintegrasi dari tingkat Eselon II hingga kementerian. Terkait kendala keterlambatan ketersediaan data yang baru rampung pada Januari atau Februari, narasumber menyarankan agar unit kerja menggunakan data sementara atau data tahun sebelumnya secara transparan, kemudian melakukan pembaruan setelah data definitif tersedia. Selain itu, laporan kinerja yang telah disusun wajib melalui proses reviu oleh Inspektorat Jenderal (APIP) guna memastikan keandalan serta keabsahan data.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Biro Perencanaan dan Kerja Sama dijadwalkan menyampaikan surat resmi kepada seluruh unit kerja Eselon I pada awal Desember 2026 mengenai timeline penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026. Evaluasi dan hasil pengukuran kinerja tahun ini juga akan dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program sekaligus pertimbangan dalam menetapkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2027.
 

(Teks dan gambar: Muhammad Ainul Yaqin)